Biaya Operasional Haji Semakin Efisien

JAKARTA - Sebuah prestasi yang apik ditorehkan oleh Kementerian Agama (Kemenag) terkait penyelenggaraan Haji 1432H/2011M; biaya operasionalisasi haji tahun tersebut menjadi semakin efisien (3,86%) dibandingkan tahun sebelumnya (1431H/2010M) yang mencapai 4,6%.

Menurut Drs H Achmad Djunaidi, MBA selaku Direktor Pengelolaan Dana Haji, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU), hal ini terwujud berkat adanya tekad secara konsisten dari Kemenag untuk menekan biaya-biaya yang tidak perlu. Posting biaya-biaya tak diperlukan tersebut lalu dimasukkan dalam biaya operasional.

“Kami bersyukur atas keberhasilan ini. Tentu ini membanggakan Kemenag secara institusi dan semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan haji secara nasional. Dan prestasi ini kemenag mampu menjadi pelopor, karena belum ada instansi pemerintah ataupun perusahaan yang mempunyai biaya operasional seefisien penyelenggaraan haji.” Tutur Djunaidi memberi penjelasan.

Sebagai pembanding, Biaya Operasional Bank Indonesia tahun 2011 mencapai 12% dari total anggaran yang digunakan. Bahkan Bank BNI 46, merilis secara terbuka bahwa operasionalisasi kegiatannya membutuhkan anggaran hampir 70,50% dari total anggaran untuk tahun 2011.

Dari total biaya yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan haji tahun 2011 yang mencapai Rp. 7,3 Triliun, biaya Operasional penyelenggaraan ibadah haji terbagi dalam dua post; Biaya Petugas di Arab (mencapai 1,7% dari gross anggaran) dan Biaya Petugas di Dalam Negeri (mencapai 2,8% dari gross). Total beban yang ditanggung dari dua post tersebut adalah  4,5% dimana 0,64% nya menjadi beban dari APBN (sekira Rp138 miliar), sedangkan 3,86% nya menjadi beban dana optimalisasi setoran awal calon jamaah haji.

Terkait dengan efisiensi ini, tidak menjadikan pelayanan dari panitia penyelenggaraan ibadah haji kurang meningkat. Malah sebaliknya, di tahun 2011 Pemerintah Indonesia mampu menyediakan perumahan bagi jamaah haji 100% berada di ring I dengan jarak terjauh 2.500 meter dari Masjidil Haram.

Merespon tentang kemungkinan ditahun mendatang terkait alokasi APBN untuk Jamaah Haji Indonesia apakah akan meningkat, Djunaidi menjelaskan bahwa sudah muncul komitmen dari Kemenag dan DPR –dalam hal ini komisi VIII untuk sesegeranya di awal tahun 2012 akan melakukan pembahasan bersama terkait penetapan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1433H/2012M. Dalam pembahasan ini diharapkan muncul sebuah keputusan yang lebih nyata, terutama masalah pembebanan biaya yang tidak terkait dengan jemaah haji untuk diambil porsinya oleh APBN, seperti biaya petugas haji –baik itu di dalam ataupun di luar negeri.

“Jadi, ada harapan bantuan dari APBN ke depan akan lebih besar lagi. Kita doakan saja, semoga pemerintah dan DPR terus meningkatkan anggarannya untuk kepentingan penyelenggaraan ibadah Haji” tutup Djunaidi mengakhiri pembicaraan. (adv) (kem)

Sumber : http://haji.okezone.com