SELAMAT DATANG DI BLOG PELAYANAN HAJI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PACITAN

Selasa, 25 Februari 2014

Tudingan Penyimpangan Dana Haji adalah Ujian

Tasikmalaya (Pinmas) —- Menteri Agama prihatin dengan tudingan sejumlah pihak yang mengatakan bahwa terjadi penyimpangan dana haji. Bagi Menag ini adalah ujian.
“Tidak ada yang mudah untuk mencapai sukses. Ini ujian, saya niat bekerja sebaik-baiknya, tidak ada niat bengkok, tidak ada niat merampok uang haji,” tegas Menag ketika menyampaikan sambutannya pada kunjungan ke pondok pesantren Sukahideung, Tasikmalaya (25/02).
Kementerian Agama terus berupaya meningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji yang mencakup dua hal. Pertama peningkatan kualitas pelayanan haji dan peningkatan kualitas pengelolaan dana haji.
Dalam peningkatan pelayanan kualitas pelayanan haji, dalam implementasinya  bisa dirasakan oleh KBIH, tidak oleh jamaah. Karena jamaah yang datang adalah jamaah yang baru, bukan jamaah tahun sebelumnya, jadi  tidak bisa merasakan perbedaan penyelenggaraan haji antara 2009 dan 2010 atau tahun 2011 dan 2012.

Senin, 24 Februari 2014

Kemenag Harap BPIH 2014 Tidak Memberatkan Jamaah

Jakarta (Pinmas) —- Kementerian Agama (Kemenag) mulai melakukan pembahasan awal rincian Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2014 dengan Komisi VIII DPR RI. Dalam pembahasan awal ini, Kemenag diwakili Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Anggito Abimanyu  yang hadir dalam panja pembahasan awal BPIH 2014.
Dirjen PHU Anggito Abimanyu mengatakan rapat ini adalah pertemuan pertama dalam panja  pembahasan BPIH 2014 di Komisi VIII DPR RI. Jadi, tambah dia, belum ada keputusan berapa besar biaya BPIH 2014. Anggito mengatakan pihaknya ingin berhati-hati dalam penetapan BPIH agar tidak membebani para jamaah.

Rabu, 12 Februari 2014

Kemenag Menyambut Baik Penyelidikan KPK atas Dana Haji

Jakarta (Pinmas) —- Kementerian Agama menyambut baik penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi atas penyelenggaraan ibadah haji tahun anggaran 2012 – 2013.  Kemenag akan kooperatif terhadap proses penyelidikan tersebut karena langkah KPK tentu dalam rangka perbaikan Penyelenggaraan Ibadah Haji.
“Kami menyambut baik dan akan kooperatif. Bahkan  Ditjen PHU sudah menyampaikan seluruh salinan regulasi, data-data dan dokumen-dokumen terkait dengan Penyelenggaraan Ibadah Haji yang diperlukan KPK,” demikian penegasan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah  (PHU) Anggito Abimanyu melalui release yang diterima Pinmas, Senin (10/02).

RENCANA PERJALANAN HAJI (RPH) 2014