Jakarta (Pinmas)--Anggota Komisi VIII DPR Prof Dr Ali Maschan Musa menyatakan, untuk mempertegas persoalan moratorium (penghentian sementara) pendaftaran calon haji, maka perlu dilakukan penelitian atau survei kepada masyarakat. Karena menurut dia, masalah yang kini ramai dibahas hanya pendapat para elit saja.
"Soal moratorium menurut saya masyarakatnya disurvei, saya kuatir itu pendapat elitnya. Sementara masyarakatnya yang saya ketahui tidak ingin, mereka kuatir tambah lama lagi (berangkat)," kata Ali Maschan Musa kepada wartawan usai menjadi pembahas pada pemaparan Laporan Tahunan Kehidupan Keagamaan di Indonesia 2011 oleh Balitbang dan Diklat Kementerian Agama di Jakarta, Rabu (29/2) sore.
Maschan mengatakan, meskipun ada pendapat dari Ketua PBNU atau Ketua Umum Muhammadiyah agar dilakukan moratorium, namun keputusan akhir dari moratorium sepenuhnya tergantung masyarakat. "Saya bisa menerima pendapat Ketua PBNU Said Aqil dan Din Syamsuddin (Ketua Umum Muhammadiyah, tapi yang penting masyarakatnya," kata Guru Besar Sosiologi IAIN Sunan Ampel Surabaya ini.
Mengenai lembaga yang akan melakukan survei moratorium haji, menurut Maschan, survei bisa saja dilakukan oleh Kementerian Agama atau lembaga penelitian DPR. "Survei kan bisa dilakukan lewat telepon atau yang lain, artinya ada dasarnya," ujar wakil rakyat dari PKB ini.
Sementara laporan Litbang Kemenag 2011 menyebutkan, dalam sepuluh tahun terakhir, berbagai persoalan menyelimuti penyelenggaraan haji. Mulai dari katering, pemondokan, kesehatan hingga biaya penyelenggaraan ibadah haji.
Pelayanan penyelenggaraan haji merupakan hal yang kompleks dan melibatkan banyak pihak baik di dalam maupun di luar negeri. Karena itu Kemenag terus melakukan upaya dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap jemaah haji.
"Hasil penelitian yang dilakukan Litbang Kemenag dan BPS menunjukkan bahwa pelayanan penyelenggaraan haji berada dalam katagori baik," kata Ahmad Syafii Mufid peneliti senior Kemenag saat menyampaikan paparan laporan Litbang Kemenag.
Namun demikian lanjut dia, dalam rangka memberikan masukan tentang penyelenggaraan haji perlu terus dilakukan penelitian tentang berbagai aspek terkait dengan penyelenggaraan haji baik yang dilakukan Kementerian Agama maupun lembaga penelitian lainnya. (ks)
sumber : www.kemenag.go.id
"Soal moratorium menurut saya masyarakatnya disurvei, saya kuatir itu pendapat elitnya. Sementara masyarakatnya yang saya ketahui tidak ingin, mereka kuatir tambah lama lagi (berangkat)," kata Ali Maschan Musa kepada wartawan usai menjadi pembahas pada pemaparan Laporan Tahunan Kehidupan Keagamaan di Indonesia 2011 oleh Balitbang dan Diklat Kementerian Agama di Jakarta, Rabu (29/2) sore.
Maschan mengatakan, meskipun ada pendapat dari Ketua PBNU atau Ketua Umum Muhammadiyah agar dilakukan moratorium, namun keputusan akhir dari moratorium sepenuhnya tergantung masyarakat. "Saya bisa menerima pendapat Ketua PBNU Said Aqil dan Din Syamsuddin (Ketua Umum Muhammadiyah, tapi yang penting masyarakatnya," kata Guru Besar Sosiologi IAIN Sunan Ampel Surabaya ini.
Mengenai lembaga yang akan melakukan survei moratorium haji, menurut Maschan, survei bisa saja dilakukan oleh Kementerian Agama atau lembaga penelitian DPR. "Survei kan bisa dilakukan lewat telepon atau yang lain, artinya ada dasarnya," ujar wakil rakyat dari PKB ini.
Sementara laporan Litbang Kemenag 2011 menyebutkan, dalam sepuluh tahun terakhir, berbagai persoalan menyelimuti penyelenggaraan haji. Mulai dari katering, pemondokan, kesehatan hingga biaya penyelenggaraan ibadah haji.
Pelayanan penyelenggaraan haji merupakan hal yang kompleks dan melibatkan banyak pihak baik di dalam maupun di luar negeri. Karena itu Kemenag terus melakukan upaya dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap jemaah haji.
"Hasil penelitian yang dilakukan Litbang Kemenag dan BPS menunjukkan bahwa pelayanan penyelenggaraan haji berada dalam katagori baik," kata Ahmad Syafii Mufid peneliti senior Kemenag saat menyampaikan paparan laporan Litbang Kemenag.
Namun demikian lanjut dia, dalam rangka memberikan masukan tentang penyelenggaraan haji perlu terus dilakukan penelitian tentang berbagai aspek terkait dengan penyelenggaraan haji baik yang dilakukan Kementerian Agama maupun lembaga penelitian lainnya. (ks)
sumber : www.kemenag.go.id
Tidak ada komentar:
Posting Komentar