Jakarta (Pinmas) —- Menteri Agama Suryadharma Ali mengaku heran seandainya pengelolaan keuangan haji masih dianggap tidak transparan.
“Rencana pembiayaan haji dibahas bersama dengan DPR. Penyelenggaraan ibadah haji juga dikontrol oleh DPR, DPD, BPK, BPKP, KPK, Ombudsman, dan juga Itjen. Saya heran kalau pengelolaan haji dianggap tidak transparan,” terang Menag saat diwawancarai salah satu stasiun televisi swasta, Selasa (11/02) malam.
Bahkan, lanjut Menag, setelah penyelenggaraan ibadah haji, laporan keuangan haji juga dipertanggungjawabkan ke BPK. “Setelah diaudit BPK, hasilnya diumumkan secara luas melalui surat kabar,” kata Menag.
Terkait nilai manfaat dari setoran awal jamaah haji, Menag menegaskan bahwa dana tersebut digunakan untuk peningkatan kualitas pelayanan haji. Menurutnya, dulu seluruh komponen biaya haji dibayar oleh jamaah, sedang sekarang tidak.
“Asuransi sebesar Rp100 ribu, gratis. Biaya paspor Rp225 ribu, gratis. Makan di Asrama Haji, Jedah, Arafah, dan Mina, gratis. Transportasi lokal di Arab Saudi, gratis. Bahkan, general service fee senilai 227 USD juga gratis,” tutur Menag.
Dijelaskan juga bahwa beberapa komponen biaya penyelenggaraan haji di atas tidak dibayar langsung oleh jamaah atau gratis karena sudah ditanggung oleh dana hasil manfaat setoran awal yang disetorkan oleh jamaah haji Indonesia. “Tinggal dua komponen yang dibayar jamah, tiket pesawat dan biaya sewa pemondokan. Sewa pemondokan juga disubsidi,” tambahnya.
Untuk penyelenggaraan haji 2014, lanjut Menag, ada fasilitas tambahan berupa kain ihram gratis, mukena gratis, serta seragam gratis. “Artinya dana haji semakin memiliki kemampuannya untuk membiayai komponen biaya haji yang meringankan jamaah haji,” kata Menag.
Sehubungan dengan itu, Menag menegaskan bahwa sistem yang dibangun sudah bagus. Menurutnya, kalau ada kekhawatiran terjadi penyimpangan dalam proses pendaftaran haji, silahkan untuk sama-sama memperkuat sistemnya. “Sistem sudah bagus, tinggal diperkuat bagaimana supaya tidak ada celah penyimpangan,” tegas Menag.
“Kemenag selalu kooperatif dengan KPK, juga Itjen. Data-data yang diperlukan juga diberikan. Banyak staf yang dipanggil, sudah datang,” pungkas Menag. (mkd/mkd)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar